Search

Memuat...

30 Jan 2013

Makalah Pancasila : Sejarah Pancasila

Salam Panda!!   
"kalau ragu, angkat kelingking" 

Berikut gue akan memberikan contoh Makalah Pancasila yang bertemakan Sejarah Pancasila bray.
BAB I
Pengertian Pancasila
Banyak tokoh nasional yang telah merumuskan konsep Pancasila sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Namun jika kita melihat yang telah dirumuskan itu memiliki definisi konsep yang relatif sama. Berikut adalah beberapa pengertian pancasila yang dikemukakan oleh para ahli.
a.      Muhammad Yamin 
Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima, dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik (Yamin, 1960 : 437).
b.      Ir. Soekarno 
     Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah Negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.
c.       Notonegoro
    Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi Negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambing persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan Negara Indonesia.
BAB II
Sejarah Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
Menjelang akhir tahun 1994, bala tentara Jepang secara terus menerus menderita kekalahan perang dari sekutu. Hal ini kemudian membawa perubahan baru bagi pemerintah Jepang di Tokyo dengan janji kemerdekaan yang diumumkan Perdana Menteri Koiso tanggal 7 September 1994 dalam Teikoku Gikai (Sidang istimewa Parlemen Jepang ke-85). Janji tersebut kemudian diumumkan oleh Jendral Kumakhici Harada tanggal 1 Maret 1945 yang merencanakan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
a. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara.

Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945)
Setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

Mr. Mohammad Yamin
          Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 diantaranya sebagai berikut:
1.                  peri kebangsaan
2.                  peri kemanusiaan
3.                  peri ketuhanan
4.                  peri kerakyatan
5.                  kesejahteraan rakyat.

Mr. Supomo
          Mr. Supomo menyatakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 diantaranya sebagai berikut :
1.                  persatuan
2.                  kekeluargaan
3.                  keseimbangan lahir dan batin
4.                  musyawarah
5.                  keadilan social.

Ir. Sukarno
Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:
1.                  kebangsaan Indonesia
2.                  internasionalisme atau perikemanusiaan
3.                  mufakat atau demokrasi
4.                  kesejahteraan sosial
5.                  Ketuhanan yang Maha Esa.

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis. Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter
          Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2.  Kemanusian yang adil dan beradap
3.  Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5.  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
b. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Iinkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Sidang PPKI (18 Agustus 1945)
Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ini menghasilkan rumusan akhir Pancasila yang pada dasarnya relatif sama dengan hasil piagam Jakarta.
1.    Ketuhanan yang Maha Esa
2.    Kemanusian yang adil dan beradap
3.    Persatuan Indonesia
4.  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar Negara hingga sekarang bahkan hingga akhir bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia berkomitmen bahwa Pancasila sebagai dasar Negara tidak dapat diubah siapapun, termasuk Presiden dan MPR. Jika mengubah Pancasila sebagai dasar Negara berarti membubarkan Negara hasil proklamasi (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966).

1 komentar:

  1. Thanks ya sob udah share , blog ini sangat bermanfaat sekali .............




    bisnistiket.co.id

    BalasHapus